Permintaan tersebut sepertinya sulit dipenuhi. Sebab, sejauh ini belum ada perbincangan yang serius untuk mengambil jalan tengah. Keduanya, baik Israel maupun Hamas gagal membicarakan perihal pemecahan yang menguntungkan keduanya. Sejauh ini, masing-masing pihak bersiteguh pada pendiriannya.

Kondisi politik yang seperti ini, tentu mempunyai kerentanan tersendiri. Setiap saat, kedua belah pihak bisa mengambil langkah sesuai kehendaknya sendiri. Apalagi dari pihak Israel, penghentian serangan ini diduga berkaitan dengan pelantikan Obama sebagai Presiden AS ke-44 dan persiapan pemilu Israel pada tanggal 10 Pebruari nanti.

Adapun dari pihak Hamas, tindakan penghentian serangan rudal ke Israel juga diduga untuk menyelamatkan korban yang masih hidup dan memberikan kesempatan bagi bantuan kemanusiaan agar diterima oleh warga Gaza, yang dalam beberapa pekan terakhir sulit mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari.

Jadi, sebenarnya genjatan senjata kali ini belum memberikan kepastian tentang masa depan konflik Israel-Hamas. Keduanya telah gagal untuk membincangkan masalah perdamaian. Padahal, perdamaian merupakan harga mati untuk mengembalikan hubungan keduanya secara normal. Kenapa harus berdamai?

Pertama, Sikap saling menafikan kedaulatan di antara kedua belah pihak sudah terbukti gagal. Sikap Hamas yang tidak mengakui eksistensi Israel harus diakui merupakan sikap yang sama sekali tidak realistis. Israel sudah merdeka sejak tahun 1948, dan pada tahun 1949 diakui oleh PBB.

Di pihak lain, Hamas merupakan salah satu partai pemenang pemilu di Palestina pada tahun 2006. Secara demokratis, Hamas mempunyai hak yang sama untuk diakui sebagai partai yang mempunyai kekuatan politik di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Sikap Israel yang menolak eksistensi Hamas merupakan langkah yang tidak realistis dan hanya sebuah kekhawatiran yang berlebihan.

Kedua, ideologi dan tindakan kekerasan yang dilakukan keduanya juga menelan korban yang besar. Di pihak Israel ada belasan korban, sedangkan di pihak Hamas ada ribuan warga yang tewas dan luka-luka. Kekerasan hanya akan menambah kesengsaraan bertambah. Persoalannya bukan pada besar kecilnya korban yang jatuh, tetapi pada instabilitas dan psikologi ketakutan yang ada pada keduanya.

Sebagaimana dalam teori spiral kekerasan, bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang lain. Artinya, Hamas yang jauh lebih besar korbannya akan semakin solid karena melahirkan generasi-generasi yang siap melakukan pembalasan. Sementara, Israel akan melakukan pembelaan agar warganya selamat dari gangguan Hamas dengan menggunakan cara kekerasan juga.

Perdamaian

Maka dari itu, pilihan yang paling realistis dan valuable bagi kedua belah pihak yaitu menempuh kembali jalur perdamaian. Edward W. Said (2002),intelektual Kristen-Palestina, memandang tidak ada pilihan lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina kecuali masing-masing pihak meyakini tentang pentingnya perdamaian secara adil dan menguntungkan kepentingan kedua belah pihak.

Memang, selama ini kerapkali dilakukan perdamaian antara Israel-Palestina, antara lain Camp David, Wyne River, Oslo, Syarm Syaikh, Teba dan yang terakhir Annapolis. Apa yang salah dari pertemuan tersebut?

Said memandang, bahwa nota perdamaian yang dilakukan kedua-belah pihak secara nyata tidak menyentuh inti persoalan. Yaitu soal kedaulatan Palestina. Misalnya, kesepakatan Oslo yang merupakan langkah maju dari kesepakatan Israel-Palestina, karena pihak Israel bersedia memberikan Jalur Gaza dan Tepi Barat kepada Palestina. Yang kurang dari kesepakatan tersebut, menurut Said, pihak Israel hanya memberikan “otoritas otonomi”, bukan “otoritas mutlak”. Faktanya, Jalur Gaza dan Tepi Barat masih dikontrol oleh Israel.

Kesepakatan yang relatif maju adalah kesepakatan Annapolis, yaitu perihal solusi dua negara (two-state solution). Kesepakatan ini sebenarnya akan disahkan pada akhir tahun 2008 di masa jabatan George W. Bush. Hanya saja tersandung oleh adu-rudal Israel-Hamas.

Maka dari itu, kedua belah pihak harus membicarakan kembali soal solusi dua negara tersebut. Titik-tekannya, kesepakatan yang akan dibuat harus diletakkan dalam konteks menguntungkan kedua belah pihak. Belajar dari kegagalan kesepakatan yang lalu, bahwa Israel kerapkali mendekte mediator, baik AS maupun negara-negara Eropa, untuk menjadikan Israel sebagai pihak yang paling mendominasi.

Ada sejumlah masalah penting yang harus disepakati, antara soal genjatan senjata secara permanen. Kedua belah pihak tidak lagi diperkenankan untuk melakukan penyerangan secara sepihak dengan dalih apapun. Keduanya juga harus mengakui eksistensi wilayah masing-masing, karena hanya dengan cara itulah perdamaian dapat ditempuh. Israel secara de facto adalah negara yang mempunyai dukungan kuat dari AS, negara-negara Eropa dan sebagian besar negara Arab. Sedangkan Palestina juga mempunyai dukungan dari negara Arab, Amerika Latin dan dunia Islam lainnya.

Faktor AS, Iran dan Suriah

Sebenarnya, faktor yang paling dominan dalam konflik Israel-Palestina adalah faktor AS. Sebab seluruh kesepakatan di antara keduanya tidak pernah lepas dari Peranan AS. Sementara AS selama ini hanya merepresentasikan kepentingan Israel dan kerapkali mengabaikan kepentingan Palestina. Intervensi lobi-lobi Yahudi di Senat, Kongres dan Gedung Putih masih sangat kuat.

Pertanyaannya, apakah Obama akan menghadirkan sesuatu yang baru bagi masa depan perdamaian Israel-Palestina? Sejauh ini, Obama menjanjikan perdamaian di Timur-Tengah terwujud, sebagaimana disampaikan melalui Hillary Clinton yang akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Hanya saja, publik masih ragu dengan kebijakan politik luar negeri Obama, karena besarnya pengaruh lobi-lobi Yahudi di AS. Terakhir, Israel dan AS menandatangani kesepakatan larangan pengiriman bantuan senjata ke Palestina. Sementara Israel setiap saat mendapatkan suplai persejataan yang paling modern sekalipun.

Di pihak Hamas, ada hal yang amat rumit dalam mencapai perdamaian. Sebab, Hamas bukanlah pihak yang tanpa kepentingan. Ia bersikap keras terhadap Israel, karena selama ini mendapat dukungan dari Iran dan Suriah. Kedua pihak ini adalah negara-negara yang selama ini merasa terancam dengan keberadaan Israel. Meskipun Iran dan Suriah berusaha menutup-nutupi tentang “koalisi terselubung” di antara mereka, tetapi dalam KTT Doha beberapa hari yang lalu publik pun mencium aroma koalisi itu. Ada bau Iran dan Suriah dalam serangan Hamas ke Israel.

Maka dari itu, penyelesaiannya adalah kemandirian dan kemerdekaan politik di antara kedua belah pihak. Palestina harus bisa meyakinkan Hamas, bahwa kepentingan nasional harus diletakkan di atas segala-galanya daripada kepentingan Iran dan Suriah. Pihak Fatah dan partai-partai politik lainnya di Palestina harus mampu meyakinkan Hamas, bahwa ideologi dan tindakan kekerasan bukanlah solusi bagi masa depan Palestina.

Di pihak lain, AS harus mampu meyakinkan Israel, bahwa anak emasnya akan aman di samping Palestina jikalau mampu memastikan bahwa perdamaian yang menguntungkan pihak Palestina akan menguntungkan pihaknya pula.

]]> http://zuhairimisrawi.wordpress.com/2009/01/26/kenapa-israel-palestina-harus-berdamai/feed/ 0 Zuhairi Misrawi http://zuhairimisrawi.wordpress.com/2009/01/08/israel-hamas-dan-arab-moderat/ http://zuhairimisrawi.wordpress.com/2009/01/08/israel-hamas-dan-arab-moderat/#comments Thu, 08 Jan 2009 16:43:11 +0000 Zuhairi Misrawi http://zuhairimisrawi.wordpress.com/?p=207 ]]> Serangan Israel ke Gaza hampir bisa dipastikan makin memperburuk hubungan Israel-Hamas. Konsekuensinya, peta perdamaian akan mengalami kebuntuan, bahkan kegagalan. Inilah hal yang tak pernah terpikirkan, baik oleh Israel maupun Hamas.

Menurut Marwan Bishara (2008), analis politik stasiun televisi al-Jazeera, dampak dari serangan tersebut akan menggarisbawahi masa depan perdamaian. Dua sosok yang akan menanggung kerugian, yaitu Mahmud Abbas dan Presiden AS terpilih, Barack Obama.

Mahmud Abbas ditengarai sebagai pihak yang mempunyai hubungan mesra dengan Israel. Meskipun Abbas menyatakan, bahwa serangan Israel merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir, tapi masyarakat Arab sudah kadung menggarisbawahi Mahmud Abbas sebagai pemimpin Otoritas Palestina yang gagal, karena tidak mampu meredam nafsu perang Israel yang dikenal ganas terhadap Palestina. Setidak dalam 60 tahun terakhir.

Sedangkan Obama, sejak kampanye hingga terpilih sebagai Presiden AS ke-44, dielu-elukan oleh dunia Arab sebagai harapan bagi perdamaian yang sesungguhnya. Bahkan di Timur-Tengah muncul slogan, “Obama Insya Allah”. Sebuah perasaan optimisme, bahwa Obama relatif mengenal realitas dunia Arab dan dunia Islam lainnya. Tapi, setelah serangan ke Gaza, mayoritas kalangan di Timur-Tengah mulai memunculkan kekecewaan terhadap Obama sebagai orang nomor satu di negara adidaya, yang sepertinya tidak akan berbuat apa-apa untuk mengedepankan kepentingan Timur-Tengah pada umumnya.

Tentu, pesimisme yang mulai tumbuh di Timur-Tengah akan semakin menciptakan psikologi kehancuran yang akan membebani kawasan ini bagi terbentuknya sebuah negara yang demokratis dan modern. Para analis hampir mengamini perihal dampak terburuk dari aksi militer Israel, yaitu hadiah bagi kalangan ekstremis untuk semakin menggiatkan aksi mereka. Di manapun, aksi militer disambut gegap gempita oleh kalangan ekstremis sebagai momentum untuk justifikasi dan legitimasi mereka, terutama untuk melakukan tindakan ekstrem, sebagaimana dilakukan Israel di Gaza.

Maka dari itu, adu kekuatan antara Israel dan Hamas dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya telah menuai kerugian yang sangat besar bagi warga kedua belah pihak. Sebab apapun perseteruan yang muncul di antara keduanya, yang akan menjadi korban adalah warga yang tidak bersalah. Di tengah-tengah menguatnya intensitas kebencian dan konflik, pada hakikatnya selalu ada mereka yang menyuarakan perdamaian. Siapapun akan mengalami kelelahan dengan konflik yang tidak berpangkal dan tidak berujung itu.

Salah Kalkulasi

Sementara ini, dunia terbelah dalam dua kubu, pro dan kontra. Ada yang memihak serangan Israel, tetapi lebih banyak yang mengutuk tindakan yang menyerupai barbarisme dan terorisme itu.

Tapi, jika ditelusuri secara mendalam, pada hakikatnya kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas harus mendapatkan otokritik yang adil. Sebab, sikap kaku yang diperlihatkan keduanya telah menimbulkan dampak yang negatif bagi tatanan global yang lebih mengedepankan kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

Menurut, Hasan Abu Thalib (2008), analis politik dari Pusat Strategi dan Politik Harian Al-Ahram, bahwa tragedi Gaza merupakan bentuk dari kegagalan kalkulasi politik Israel dan Hamas.

Israel menganggap bahwa serangan militer merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan ketenangan bagi eksistensinya. Israel sebenarnya tidak cukup belajar dari masa lalu, tatkala mereka menyerang Hizbullah di Libanon Selatan pada tahun 2006. Justru, aksi militer yang dilancarkan pihaknya makin menjadikan Hizbullah semakin populer

Yang paling fatal dari salahnya kalkulasi politik Israel adalah jatuhnya korban warga sipil, di antara mereka anak-anak dan kalangan perempuan. Bagaimanapun popularitas Israel di dunia internasional saat ini semakin terpuruk. Sebab, apapun dalih yang dilontarkan mereka perihal serangan yang merupakan balasan atas serangan yang dilancarkan Hamas, sebenarnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi pihak Israel menyatakan, bahwa Hamas harus bertanggungjawab atas jatuhnya korban warga sipil.

Dalam hal ini, Israel ibarat lempar batu tapi sembunyi tangan. Siapapun akan memandang bahwa jatuhnya korban disebabkan serangan Israel yang brutal dan membabi-buta. Serangan mereka tidak mungkin mengenyahkan Hamas, karena kekuatan Hamas bukan pada fisik mereka, melainkan pada ideologi yang digunakan dalam gerakan mereka. Maka, cara terbaik untuk melumpuhkan Hamas adalah menghadirkan ideologi baru yang lebih relevan dengan kepentingan bangsa Palestina dan dunia pada umumnya.

Sedangkan bagi pihak Hamas, apa yang mereka lakukan dengan meluncurkan rudal ke Israel Selatan merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Tindakan tersebut apapun merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan genjatan senjata yang ditanda-tangani sejak bulan Juni 2008.

Menurut Hasan Abu Thalib, tindakan perlawanan pihak yang terjajah, seperti Hamas merupakan hak, bahkan kewajiban. Tetapi, mengenyampingkan pertimbangan politik, strategi dan kepentingan Palestina secara umum, pasti akan menimbulkan kerugian yang tidak terbayarkan. Apalagi pernyataan Khaled Mash’al, bahwa serangan ke pihak Israel merupakan kehendak politik warga Palestina. Jika Israel melakukan balasan, maka dunia akan tergerak untuk memberikan dukungan terhadap Hamas.

Nalar politik seperti ini, menurut Hasan Abu Thalib, merupakan nalar politik yang tidak jitu. Ia hanya berdasarkan asumsi dan ambisi politik semata. Padahal, dalam setiap tindakan politik yang memberikan dampak besar harus ada pemikiran yang matang.

Memang, Hamas sudah mengantongi dukungan dari Iran, Suriah dan Hezbollah. Tetapi, harus diakui mayoritas pemimpin dunia Arab masih mempunyai pertimbangan politik yang berbeda. Dunia Arab yang lain memandang bahwa Israel merupakan kawan politik yang menguntungkan mereka. Karena itu, tidak sedikit dari mereka yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Dengan demikian, politik pada hakikatnya mempunyai kalkulasi tersendiri, apalagi yang berkaitan dengan masalah terpelik dalam 60 tahun terakhir. Konflik Israel-Palestina merupakan batu sandungan tersendiri bagi tatanan dunia. Ia akan menjadi agenda yang paling rumit untuk dipecahkan. Jalur agresi dan jalur diplomasi sudah terbukti selalu berakhir dengan kegagalan. Jalur yang masih mungkin adalah jalur destini.

Arab Moderat

Jika konflik Israel-Hamas begitu rumit, di manakah kira-kira solusinya? Tidak lain, solusinya terdapat pada kelompok Arab moderat. Yaitu negara-negara yang selama ini mendukung kesepakatan perdamaian antara pihak Israel dengan pihak Palestina. Mesir, Jordania, Libanon, Saudi Arabia dan Dubai, merupakan negara yang masih disegani di Timur-Tengah.

Tapi, sekarang mereka sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena warga Arab sedang pada puncak ketidakpercayaan terhadap para pemimpinnya. Bahkan, mereka disinyalir sebagai penyokong utama di balik serangan Israel ke Gaza. Utamanya, Mesir yang didemo di pelbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Tanah Air.

Mesir diduga bersekongkol dengan Israel, karena beberapa hari sebelum serangan dilakukan, Presiden Husni Mubarak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Isrel, Tzipi Livni. Pertemuan tersebut diduga sebagai upaya kesepakatan untuk menutup Rafah, yang merupakan perbatasan antara Mesir-Gaza. Upaya tersebut dilakukan oleh Israel, sehingga tokoh-tokoh kunci Hamas tidak bisa melarikan diri.

Maka dari itu, Hasan Narullah, pemimpin tertinggi Hizbullah mengecam habis-habisan Mesir sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas serangan Israel ke Gaza. Ia juga meminta kepada warga Mesir untuk melakukan protes besar-besaran terharap Husni Mubarak.

Para analis dan diplomat Mesir juga merespon balik terhadap tuduhan Hasan Nasrullah, karena Hamas juga sebenarnya melakukan kebijakan serupa, tatkala mereka tidak memperkenankan warga Palestina yang hendak keluar dari Rafah untuk melaksanakan ibadah haji. Sikap Hamas yang seperti itu juga menimbulkan reaksi dari pemerintah Mesir.

Apapun yang terjadi, sikap politik faksi Arab moderat harus mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina dan dunia Arab pada umumnya. Satu hal yang sangat fundamental adalah faksi Arab moderat harus mampu meyakinkan Israel, bahwa jalur serangan militer dan kekerasan, tidaklah tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah pelik Israel-Hamas. Sesulit apapun sejatinya dapat menempuh jalur diplomasi. Memang butuh waktu dan kesabaran, tetapi itulah pilihan yang paling baik.

Faksi Arab moderat harus bisa meyakinkan Hamas dan Israel untuk mencari solusi yang lebih baik bagi masa depan mereka. Serangan militer telah terbukti gagal dan menelan korban yang tidak sedikit. Di samping, faksi Arab moderat harus mampu meyakinkan Fatah dan Hamas harus membuat nota-kesepahaman bagi kepentingan dalam negeri Palestina sendiri. Sebab, konflik internal tidak lebih pelik daripada konflik dengan Israel.

Pihak Israel memandang aksi tersebut sebagai balasan terhadap serangan yang dilancarkan oleh Hamas dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel dalam sebuah wawancara dengan CNN menyatakan, bahwa ada sektiar 6000 rudal yang sudah dilancarkan oleh Hamas ke Israel dalam beberapa hari tahun terakhir.

Sementara, Hamas melalui juru bicaranya di stasiun televisi al-Jazeera, memastikan bahwa Hamas akan melakukan kejutan, yaitu mempersiapkan aksi balasan serupa, baik melalui udara maupun darat. Begitu pula tawaran dari Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, ditolak mentah-mentah oleh Hamas, karena Abbas diduga kuat berada di balik aksi Israel terhadap pusat kekuatan Hamas di Gaza.

Maka dari itu, situasi di masa mendatang akan semakin rumit, karena kedua belah pihak bersikukuh pada pendiriannya untuk saling menafikan eksistensinya. Tidak ada satupun yang bisa memastikan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Dunia internasional sepertinya juga menemukan jalan buntu untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Apalagi jika pihak-pihak luar ingin menambah runyam suasana, seperti Iran, Suriah dan Hizbullah, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi “perang dingin” yang akan menciptakan instabilitas global.

Kekhawatiran

Serangan Israel ke Gaza sebenarnya puncak dari kekhawatiran dan ketakutan akan ancaman pihak luar. Bagi Israel, Hamas merupakan mimpi buruk masa depan mereka. Sebab Hamas merupakan gerakan yang mempunyai konsistensi dalam melakukan perlawanan terhadap Israel, di saat gerakan-gerakan lainnya mengalami kelelahan sekaligus kekalahan.

Di samping itu, Hamas dikenal sebagai gerakan yang mempunyai basis massa yang militan dan mengakar kuat, karena mereka mempunyai agenda-agenda kerakyatan di pelbagai bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi (Shaul Mishal & Avraham Sela: 2000). Meskipun Gaza terisolasi sejak kemenangannya dalam pemilu, tetapi Hamas bisa memastikan bahwa warga Gaza masih bisa menikmati udara segar melalui program-program sosial yang diprakarsai Hamas.

Maka dari itu, Hamas menjadi momok yang menakutkan bagi Israel. Jika ditekankanpun mereka masih bisa bergeliat, apalagi diberikan ruang besar. Bahkan, santer sebuah informasi, bahwa Hamas belakangan mendapatkan sokongan dari Iran, Suriah dan Hizbullah. Sejumlah rudal yang dilancarkan ke Israel merupakan sokongan dari Iran.

Menurut Benny Morris (2008), saat ini Israel merasa terancam. Setidaknya ada dua fakta yang tidak terbantahkan. Pertama, masyarakat Arab dan dunia Islam masih belum menerima kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara. Meskipun, nota perdamaian sudah ditandatangani oleh Mesir dan Jordania pada tahun 1979 dan 1994. Alih-alih ingin mengakui eksistensinya, justru opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah penolakan terhadap Israel. Kenyataan tersebut juga dengan mudah dapat ditemukan di Jakarta dan penjuru Tanah Air lainnya.

Kedua, lambat-laun dukungan negara Barat terhadap Israel akan luntur, khususnya Eropa terhadap Israel. Hal ini didukung dengan makin terbukanya dialog antara negara-negara petro-minyak dengan Barat. Pelan-pelan, kepentingan ekonomi dan politik juga mempengaruhi perhatian dengan negara-negara Barat terhadap Israel.

Sikap DKK PBB dalam aksi Israel terhadap Hamas mutakhir juga membuktikan, bahwa kekecewaan dunia terhadap Israel makin menjadi-jadi. Mereka menganggap serangan terhadap Gaza kali ini telah menyebabkan korban sipil yang tidak berdosa, karenanya harus dihentikan.

Seluruh penduduk dunia yang menonton serangan tersebut melalui layar televisi, maka akan mengorelasikan serangan tersebut dengan invasi Amerika Serikat terhadap Irak. Bahkan, Mahmud Mubarak (2008) mengusulkan agar Israel juga dibawa ke pengadilan internasional. Jika Saddam Husein saja bisa diberi sanksi keras atas tindakan politiknya, kenapa Israel juga tidak diperlakukan dengan hal yang sama?

Kekhawatiran Israel yang lain, karena mereka dalam beberapa tahun terakhir ini merasa terkepung oleh musuh-musuh utamanya. Dari arah timur, Iran mengancam Israel dengan proyek nuklirnya. Ahmadinajed dengan lantang menyuarakan, bahwa siap mengenyahkan Israel, dan ia juga menampik tragedi Holocaust sebagai sebuah fakta sejarah. Sebab itu, publik Israel dan Yahudi pada umumnya merasa terluka dengan sejumlah pernyataan politik Ahmadinajed.

Dari arah utara, Hizbullah yang merupakan musuh bebuyutan Israel merupakan lawan tangguh, yang tidak mudah ditaklukkan. Sudah terbukti, Israel mengalami kesulitan untuk menghancurkan kekuatan mereka. Menurut pihak Israel, Hizbullah mempunyai setidaknya 40.000 roket, yang jarak tempuhnya bisa mencapai Tel Aviv dan Dimona. Jika Iran serius melakukan serangan terhadap Israel, maka tidak menutup kemungkinan, Hizbullah akan bergabung dengan kekuatan Iran.

Sedangkan dari arah selatan, Israel berhadapan dengan kekuatan Hamas yang mempunyai militansi yang sudah tidak diragukan lagi. Mereka memang tidak mempunyai persenjataan yang kuat, sebagaimana Iran dan Hizbullah, tetapi Hamas dikenal dengan pasukan yang dipersenjatai bom bunuh diri. Mereka berani masuk ke kantong-kantong warga Israel untuk melancarkan bunuh diri. Belakangan, mereka disinyalir mempunyai roket Qassam dan Katyushas.

Di samping itu, menurut Morris, kekhawatiran internal yang tidak kalah pentingnya, bahwa jumlah orang-orang Arab di Israel makin bertambah. Jumlah mereka saat ini mencapai, 1,5 juta orang dari 5,5 juta penduduk Israel lainnya. Bahkan pada tahun 2050, populasi mereka diramal dapat mengalahkan populasi orang-orang Yahudi. Meskipun mereka menjadi bagian dari Israel dan mempunyai kursi di parlemen, tetapi afiliasi mereka terhadap Arab, dan Palestina pada khususnya tidak akan menyusut. Bisa-bisa, mereka juga akan mempunyai kekuatan politik yang cukup besar di masa mendatang.

Dengan demikian, Israel sebenarnya juga berada dalam situasi yang tidak menentu. Apalagi jika dunia Arab mempunyai kehendak politik yang solid untuk memperjuangkan hak-hak politik Palestina. Tindakan Israel yang melancarkan serangan secara brutal akan dengan mudah dipatahkan, tentu atas dukungan dunia internasional lainnya.

Namun, hal tersebut sepertinya hanya akan menjadi mimpi belaka, karena dunia Arab cenderung menyelamatkan nasibnya sendiri-sendiri. Mereka mengetahui betul tentang kekuatan Israel di pentas global, terutama dalam kaitannya dengan Amerika Serikat. Negara adidaya tersebut, diakui atau tidak, adalah negara yang sejauh ini dikendalikan oleh lobi-lobi Yahudi yang sangat handal.

Sikap Israel yang terkesan abai terhadap seruan dunia internasional terhadap aksinya ke Gaza sudah membuktikan, bahwa Israel mempunyai kekuatan yang tidak bisa disepelekan dalam berbagai sektor kehidupan. Israel mempunyai hubungan diplomatik dengan sebagian dunia Islam, yang memungkinkan adanya kesepakatan politik di antara mereka.

Tidak dibenarkan

Meskipun demikian, kekerasan yang dilancarkan Israel, dikecam oleh semua pihak. Sebab, korban dari serangan tersebut merupakan warga sipil, diantaranya kalangan perempuan dan anak-anak.

Memang, pihak Israel menyatakan, bahwa Hamas harus bertanggungjawab atas segala ekses yang terjadi akibat serangan kali ini. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan, karena persoalannya bukan siapa yang bertanggungjawab, tetapi korban setiap hari berjatuhan dalam jumlah yang besar. Serangan Israel yang terakhir merupakan serangan paling besar dengan tingkat intensitas yang besar pula. Bahkan Israel berencana menguasai jalur darat, di samping serangan melalui udara yang makin gencar.

Pada tataran yang lebih signifikan, Israel telah menampilkan sebagai penampilan politik lamanya yang identik dengan “kekerasan” dan “penjajahan”. Cara-cara tersebut sebenarnya sudah ditinggalkan dan dikutuk oleh masyarakat dunia. Dalam hubungan bilateral, semestinya cara-cara diplomatis digunakan sebagai solusi, daripada cara-cara agresi yang hanya akan menelan korban manusia dalam jumlah yang besar itu.

Dalam hal ini, tindakan Israel harus mendapatkan perhatian serius, sebab hanya akan menumbuhkan politik kekerasan dalam panggung politik global. Sebagian kelompok akan menjadikan tindakan Israel sebagia “dalil politik” mereka. Tentu, masyarakat dunia khawatir dengan maraknya terorisme, tetapi tindakan teroristik sebagaimana dilancarkan Israel juga tidak kalah mengkhawatirkan.

Puncaknya adalah tragedi Monas, yang menyebabkan puluhan aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyaninan (AKBB) terluka, dan beberapa orang diantaranya harus dioperasi secara intensif. Secara sepintas, tragedi tersebut dapat dipahami sebagai eskalasi “diskursus bernuansa kekerasan” menuju “tindakan kekerasan”. Perayaan sejumlah anak bangsa atas hari kelahiran Pancasila, yang mengamanatkan kebhinekaan berubah menjadi lautan kekerasan yang tak terbayarkan.

Pada hakikatnya diskursus tentang kekerasan merupakan sesuatu yang termaafkan, dan tidak bisa dihindari. Apalagi di zaman yang mana transformasi pemikiran menjadi sesuatu yang niscaya. Di belahan dunia manapun, pemikiran tentang radikalisme dan anarkisme berkembang, baik yang berlatarbelakang agama maupun politik. Tetapi, demokrasi mampu memastikan, bahwa diskursus bernuansa kekerasan tidak diperkenankan sama sekali untuk menjadi sebuah fakta kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban.

Di Singapura, mereka yang mempunyai pandangan keagamaan yang intoleran dapat dikatakan merupakan sebuah pandangan mayoritas. Mereka mempunyai pandangan yang menjurus pada klaim kebenaran. Tetapi, negara yang merupakan bagian terpenting dalam implementasi demokrasi telah mampu mengerem berbagai aksi kekerasan, karena kekerasan merupakan barang haram dalam ranah demokrasi. Mendiang Benazir Bhuto (2008) dalam Reconciliation: Islam, Democracy and the West, menyatakan bahwa tidak mungkin demokrasi dan kekerasan disandingkan dalam satu pelaminan negara.

Maka dari itu, hampir dapat dipastikan bahwa kekerasan merupakan musuh utama demokrasi. Kekerasan akan membuat demokrasi terseok-seok dan berada dalam ancaman terus-menerus. Lihat, misalnya, jika kelompok-kelompok yang mengusung ide dan tindakan kekerasan itu menguasi ruang publik, maka hampir bisa dipastikan tidak akan ada kemufakatan yang dapat diambil. Ia akan menjadi sebuah bentuk baru kediktatoran yang mengatasnamakan agama.

Tantangan Pluralisme

Politisasi kekerasan dapat dilihat dalam berbagai bentuknya. The Wahid Institute (2008) dalam laporan akhir tahunnya, melakukan pemetaaan terhadap tantangan pluralisme, terutama fakta kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam delapan bentuk: Pertama, penyesatan terhadap kelompok/individu. Setidaknya dari Januari-Nopember 2008, telah terjadi 50 kasus penyesatan terhadap kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sepaham. Adapun kelompok yang paling banyak menjadi korban dari penyesatan tersebut, yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Kedua, kekerasan bernuansa agama. Sepanjang tahun 2008, tercatat ada 55 kasus yang menyebabkan kelompok minoritas menjadi korban aksi kekerasan sebuah kelompok yang kerapkali menganggap sebagai “penjaga akidah” dan representasi kalangan mayoritas. Uniknya, meskipun kelompok ini sudah terbukti melaksanakan aksi penyerangan terhadap berbagai kelompok yang dianggapnya “sesat” dan “menyimpang”, tetapi pemerintah tidak mengambil tindakan yang semestinya. Bahkan, tatkala sejumlah elemen kelompok masyarakat meminta pembubaran atas kelompok tersebut, tetapi pemerintah sepertinya tidak mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan.

Ketiga, regulasi bernuansa agama. Sepanjang tahun 2008, ada 28 masalah yang merupakan bentuk regulasi bernuansa agama. Seiring dengan desentralisasi politik, maka daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Tapi, kenyataannya masih muncul regulasi bernuansa agama yang kerapkali bukanlah mandat pemerintah daerah. Uniknya, semangat kebangsaan dan kebhinekaan tidak menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan regulasi tersebut.

Keempat, konflik tempat ibadah. Setidaknya tercatat ada 21 kasus yang berkaitan dengan konflik tempat ibadah. Pada umumnya yang menjadi korban dari pendirian tempat ibadah adalah kelompok ibadah, utamanya kalangan Kristiani dan sebagian umat Hindu dan Budha. Pemerinta sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tahun 2006 perihal pedoman kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Tetapi, faktanya di lapangan konflik pendirian tempat ibadah masih menjadi masalah serius, karena adanya pemahaman “sesat” terhadap kelompok lain dan ketakutan terhadap perbedaan dan keragaman keyakinan umat.

Kelima, kebebasan berpikir dan berekspresi. Ada 20 kasus yang dapat memberangus kebebasan berpendapat. Yang paling mutakhir adalah pencekalan atas syuting film Lastri. Masyarakat diindikasikan mempunyai sensitvitas yang tinggi terhadap masalah yang berkaitan dengan keyakinan dan ideologi tertentu.

Keenam, hubungan antar-agama. Sepanjang tahun 2008, ada sekitar 7 kasus yang dapat dipahami sebagai bentuk retaknya hubungan antar-agama. Fakta di lapangan, kebencian terhadap agama lain masih menjadi keyakinan sebagian umat. Hidup berdampingan secara rukun dan damai dipahami sebagai barang mahal.

Ketujuh, fatwa-fatwa keagamaan. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa fatwa keagamaan dimotori oleh MUI. Lembaga yang sejatinya hanya mengurusi internal umat Islam, tetapi dalam prakteknya mereka juga melakukan advokasi ruang publik, bahkan pandangannya kerapkali dijadikan sebagai justifikasi oleh negara, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Tentu saja, tatkala fatwa tersebut memasuki ranah publik, utamanya dalam bentuk kebijakan publik, maka akan mementingkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain. Kebangsaaan pada akhirnya merupakan taruhan utamanya.

Kedelapan, moralitas dan pornografi. Ada 17 kasus yang berkaitan dengan masalah moralitas dan pornografi. Lagi-lagi, yang hendak ditawarkan kepada ruang publik adalah moralitas menurut kacamata agama tertentu. Yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Pornografi. Meskipun mendapat penentangan yang keras dari masyarakat, khususnya kelompok minoritas, tetapi UU tersebut tetap disahkan oleh DPR.

Tentu, sejumlah kasus di atas dapat dijadikan landasan kuat, bahwa pluralisme pada tahun 2008 mempunyai wajah suram. Yang mana, jika praktek tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pada tahun-tahun mendatang, maka disintegrasi dan konflik sosial akan semakin menganga.

Amartya Sen (2006) dalam Identity and Violence memberikan pendasaran sosiologis yang sangat menarik, bahwa kekerasan terjadi akibatnya menguatnya ilusi tentang identitas yang soliter dalam sebuah kelompok. Jika identitas tersebut tidak didialogkan dalam ruang publik dalam koridor demokrasi, maka akan menjadi parasit yang amat serius.

Dengan demikian, kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 merupakan jalan keluar yang mesti diambil oleh pemerintah, DPR dan masyarakat. Sebab politik identitas hanya akan mengantarkan bangsa ini pada kubangan kehancuran dan ketidakpastian di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA News) – In the morning of December 7, 2006, at an international seminar at the European Union Headquarters in Brussels, Belgium, a young Indonesian Muslim intellectual spoke about Islamic radicalism and pluralism in Indonesia.

His discourse was listened to with keen interest by about 100 people attending the seminar consisting of diplomats, European academics and researchers. “Who is that guy ? He is so young and smart. His elaborations on Islam and its tolerance toward other religions in Indonesia gave me a better perspective about this religion,” said a foreign diplomat who was sitting beside me.

The young Muslim intellectual was Zuhairi Misrawi, an executive director of the Moderate Muslim Society (MMS). A group of Indonesian Muslim scholars and journalists were invited to attend the seminar themed “Democracy and Pluralism: Indonesian Perspective” held by the European Union.

On Wednesday (Dec 31,2008) or about two years after the seminar in Brussels, I met Misrawi again. He still speaks fast with his Madura’s accent. A discussion about Islam and pluralism in Indonesia with him is always interesting. He talked so eagerly about the facts of puritanism and radicalism in Indonesia.

“It must be admitted that radicalism and puritanism in Indonesia have not been able to avoid political and cultural facts,” he said. This could be perceived firstly in the phenomenon of the emergence of religious movements that rely on radical and puritan perspectives.

For example, certain organizations such as HTI (Indonesian Liberation Party), FPI (Islam Defenders’ Front), MMI (Indonesian Mujahidin Council), DDII (Indonesian Islamic Propagation Council) and the like. These movements have strong organizational structures from the top level (central), provincial, district, sub district to the lowest level (village).

Secondly, he said, the adoption of local regulations known as Sharia-based bylaws. At national level, puritan groups were struggling to push through the anti-pornography bill.

The special regional autonomy law for Aceh allowing the implementation of Islamic Sharia laws had inspired other regions to do the same thing. Aceh was considered by radical-puritan groups as the first model for the application of Islamic sharia in Indonesia.

He said there were several local regulations dealing with the implementation of Islamic sharia. For instance, regional administration regulations banning the distribution and sale of alcoholic beverages, those requiring women to wear veils in Cianjur, West Java, and district chief decree about the implementation of Islamic sharia in Pamekasan, Madura, East Java.

In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI), the institution that gives religious advice to the state, had recently issued a fatwa (religiuos edict) prohibiting liberalism, secularism, and pluralism.

Not only did MUI forbid the existence of the Ahmadiyah sect, it also indirectly legitimized and justified the commission of acts of violent against groups supporting secularism, liberalism, and pluralism, e.g. the attacks on and eviction of Ahmadiyah members in West Java and West Southeast Nusatenggara.

Inter-Faith Dialogue

Born on Feb. 5, 1977, in Sumenep, Madura, Zuhairi studied at the Al-Amien and Jami’iyyah Tahfidzil Quran Islamic boarding schools and was raised in the traditional ways of Nahdlatul Ulama, the country’s biggest Muslim organization with 35 million members.

After studying at Islamic boarding schools for almost six years, Zuhairi continued his education at the Ushuluddin Faculty of Al-Azhar University in Cairo, Egypt (1995-2000), and since 2006 had been studying in a post-graduate program at the Driyarkara Institute of Philosophy in Jakarta.

He was the author of several books such as Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme (Al-Quran as The Book of Tolerance: Inclusivism, Pluralism and Multiculturalism).

Other books he wrote were Doktrin Islam Progresif (Doctrine of Progressive Islam), Islam Melawan Terorisme (Islam Against Terrorism), Dari Syariat menuju Maqashid Syariat (From Islamic Law to Purposes of Islamic Law), and Menggugat Tradisi (Deconstruction of Tradition).

Zuhairi was also a contributing writer in several books such as, Islam, Negara, dan Civil Society (Islam, State, and Civil Society), Syariat Yes, Syariat No (Islamic Law Yes, Islamic Law No), Menjadi Indonesia (Being Indonesia), Fikih Lintas Agama (Interfaith Islamic Jurisprudence), Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru (Islamic Movement in the Post-New Order Era).

In an apparent move to prepare himself to enter the world of politics, he became head of the Inter-Religious Division of the Executive Board of Baitul Muslimin of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) at the end of 2007. Last month he officially became a member of the political party.

He has a great concern about the ongoing conflict in the Middle East. He said internal problems needed to be tackled first and that all Arab countries in the Middle East should put aside their respective interests and unite to boost their bargaining power with the US and Israel in resolving the ongoing conflict.

In 2006, he visited Israel at the invitation of the Israeli government under Prime Minister Ehud Olmert, to provide a second opinion on Israel’s policy towards Palestine. “I told the Israeli government that Israel should use ‘soft’ politics, not ‘hard’ politics toward Palestinians. Israel should knowthat the Palestinians are already weak,” he said.

Unlike other Muslim scholars, he supported the establishment of relations between Indonesia and Israel.

What about his opinion on Muslim tolerance toward other religions ? “My interaction with adherents of other religions has been intensive, especially when I was completing my studies at the University of Al-Azhar in Cairo and when actively engaged in the inter-faith dialog. The experiences have given me a new understanding about followers of other religions. They were all created in the image of God. On most occasions, they can become more courteous and friendly than fellow Muslims,” he said.

He believed that tolerance had been developing rapidly in various countries.

“Tolerance has opened up hearts and minds in order to embark on more civil, dialogical and humane civilization. Tolerance is not merely a discourse but it has been transformed into empirical praxis. An alliance of religions for tolerance is rapidly developing all over the world to provide hope for gender justice, peace and harmony,” Zuhairi said.

He explained that there were many institutions whose concerns were about inter-faith dialog such as INTERFIDEI in Yogyakarta, the Yayasan Wakaf Paramadina and Masyarakat Dialog Antar-Agama (MADIA) in Jakarta. These organizations have branches in various places in Indonesia.

“Based on these experiences, I am particularly urged to seriously and deeply read, dig up and understand the verses of the Qur’an. Is it true that the Quranic discourse has similar tone towards the other religions? Is it true that the Qur’an urges Muslims to spread around hate against other religions? Does Islam justify violence against followers of other faiths? What is truly meant by kafir (infidel) in the Quran? Does the reality of Christians’ warmth and good intentions have a theological foundation in the Qur’an?” he asked.

“For me, learning and understanding the Qur’an is an obligation of every Muslim. Since the age of five when I was studying Islam in pesantren (Islamic traditional boarding school) up to my enrolment in university, I was obliged to study the Qur’an and memorize it. Unlike previous studies, I now learn about the Qur’an so as to unearth values of tolerance in it,” he said.

How about an allegation circulating in some internet mailing list that he rejected the five times Islamic praying as an obligation for Muslims ?

“I’m a Muslim, I graduated from an Islamic boarding school. It’s impossible for me to say that. I have never said that. It is only the hardline Muslim people who slander moderate Muslims like me,” he said.(ANTARA*)

Kado tahun baru Hijriyah 1430 bagi warga yang tinggal di Jalur Gaza adalah rudal-rudal yang dijatuhkan tentara Israel. Tentu, kado tersebut merupakan kado terburuk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setidaknya, serangan brutal tersebut telah menewaskan 300 orang, dan 1000 orang lainnya luka-luka.

Sementara Israel berjanji akan melancarkan serangannya dalam beberapa hari yang akan datang hingga kekuatan Hamas yang berpusat di Jalur Gaza benar-benar lumpuh. Target utamanya adalah menangkap Pemimpin Hamas, Israel Haniya, dan para petinggi lainnya.

Tentu, dunia mengutuk tindakan Israel. DK PBB pun angkat bicara, meminta Israel agar menghentikan serangan yang menyebabkan jatuhnya korban dari warga sipil tersebut. Tidak ketinggalan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga mengutuk aksi tersebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan Menteri Kesehatan berencana menggelontorkan bantuan medis senilai 2 milyar rupiah.

Ali Jum’ah, Mufti Mesir, beberapa saat setelah serangan Israel ke Jalur Gaza langsung mengeluarkan fatwa, bahwa serangan tentara Israel merupakan tindakan yang mengingkari kemanusiaan. Jatuhnya korban warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam kacamata agama apapun, khususnya Islam. Ia meminta Israel agar mengakhiri segala macam penindasan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza (al-Syarq al-Awsat/28).

Faktor Hamas

Hamas merupakan pihak yang selama ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas Israel. Di samping, Israel juga menuduh Suriah, Iran dan Hizbullah di Lebanon. Untuk melawan kekuatan tiga kelompok terakhir, tentu bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, menyerang Hamas merupakan pilihan yang paling mungkin dan paling mudah.

Setidaknya ada empat alasan utama memilih Hamas sebagai target utama: Pertama, Hamas dianggap sebagai musuh utama bagi eksistensi Israel. Sejak kemenangan Hamas dalam pemilu dan memegang kendali politik di Palestina, mereka mengeluarkan pernyataan politik dengan tidak mengakui eksistensi Israel sebagai negara yang sah. Mereka memilih untuk memutuskan hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun. Tidak ada pintu damai dengan Israel.

Kedua, Hamas diam-diam sedang memperkuat persenjataan mereka, kehususnya dengan dukungan Iran. Rupanya upaya perlawanan Hamas terhadap Israel bukan hanya isapan jempol. Dalam beberapa tahun ke depan, Hamas dianggap sebagai ancaman serius bagi Israel. Faktanya, dalam beberapa minggu terakhir, pihak Hamas telah melancarkan serangan ke Israel Selatan. Setidaknya, satu orang tewas dalam serangan tersebut.

Ketiga, Hamas merupakan kekuatan politik yang paling populer di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Jika dilaksanakan pemilu yang jujur dan bebas, yang rencananya akan digelar pada awal Januari nanti, maka sudah hampir bisa dipastikan Hamas akan menjadi pemenangnya. Sedangkan Fatah, yang dipimpin Mahmud Abbas sudah bisa dipastikan akan mengalami kekalahan, karena mereka dikenal sebagai boneka AS dan Israel. Di samping itu, Fatah dikenal dengan pemerintahan yang korup.

Keempat, Israel sepertinya sudah mengantongi jaminan dari Mesir untuk tidak membuka perbatasan sebagai satu-satunya pintu keluar bagi pemimpin Hamas. Dengan demikian, serangan akan benar-benar efektif untuk menghabisi dan menangkap tokoh-tokoh kunci Hamas.

Jadi, faktor Hamas sangat dominan dalam aksi Israel kali ini. Menurut Ethan Bronner dalam analisanya di harian International Herald Tribune, aksi Israel merupakan aksi balasan terhadap serangan Hamas sekaligus untuk menunjukkan gigi mereka setelah kekalahan memalukan saat melawan Hizbullah.

Maknanya, jika Israel tidak melakukan balasan, maka pihak Hamas dan sekutunya akan menganggap bahwa Israel sebenarnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Atas alasan itu, menurut Mark Regev, juru bicara Perdana Menteri Ehud Olmert, Israel merasa perlu untuk memberikan peringatan tentang kekuatas Israel yang sesungguhnya.

Mimpi Perdamaian

Kerugian terbesar yang harus dibayar oleh kedua belah pihak, khususnya Israel-Palestina adalah peta damai yang sebenarnya sudah menghitung hari. Di akhir pemerintahan George W. Bush, sebenarnya asa perdamaian hampir menjadi kenyataan. Kedua belah pihak sudah menyepakati perihal kemerdekaan masing-masing, yaitu dua negara dalam satu bangsa. Di samping perlunya gencatan senjata bagi kedua belah pihak dan memulihkan kembali hubungan politik dan ekonomi.

Pasca-serangan Israel ke Jalur Gaza harus dikatakan telah memupuskan harapan semua pihak untuk memuluskan peta damai. Ganjalan utamanya sebenarnya juga terdapat pada masalah politik di internal Palestina. Konflik antara Hamas dan Fatah yang tidak berujung juga menjadi kelemahan tersendiri bagi Palestina. Tidak adanya kemufakatan kedua belah pihak untuk mengedepankan kepentingan masa depan Palestina akan menjadi hambatan serius, terutama untuk menaikkan posisi tawar dan melakukan perlawanan terhadap Israel.

Tidak bisa dimungkiri, faktor AS juga sangat signifikan dalam mengatasi masalah ini. Sudah bisa dipastikan, bahwa Israel tidak akan melakukan tindakan apa-apa jika tidak mendapatkan “restu” dari AS. Bahkan, Obama sekalipun mempunyai perspektif yang lumayan negatif terhadap Hamas. Meskipun terpilihnya Obama disambut positif oleh pihak Hamas, tetapi Obama sendiri memberikan peringatan kepada Hamas agar mengubah sikap politiknya yang dikenal keras, kaku dan menolak negosiasi itu.

Terlepas dari itu semua, jujur harus dikatakan, bahwa serangan Israel terhadap pusat kekuatan Hamas di Jalur Gaza sangat disayangkan dan karenanya harus dikutuk. Banyak warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban. Israel telah menghidupkan kembali “macan tidur” radikalisme global. Serangan tersebut dapat dijadikan “dalih” oleh sebagian pihak, bahwa kekerasan dapat diabsahkan sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan kebuntuan politik. Israel seperti yang dulu-dulu adalah mimpi buruk bagi perdamaian dan kemanusiaan.

Serangan Israel terhadap Gaza kali ini memberikan makna tersendiri bagi kalangan Muslim, karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1430. Menurut, Mahmud Mubarak (2008), serangan Israel kali ini menyimpan luka yang amat dalam, karena terjadi pada saat umat Islam merayakan tahun baru, dan atas dukungan dari negara-negara Arab lainnya, dan pihak Palestina juga.

Serangan Israel ke Gaza saat ini dianggap sebagai serangan paling dahsyat. Tidak pernah terjadi serangan dalam skala besar dalam beberapa tahun sebelumnya. Sebab itu, korbannya pun dalam jumlah yang besar pula. Tragisnya, rumah sakit yang berada di Gaza tidak dapat menampung dan melayani para korban, karena Gaza merupakan wilayah yang selama ini terisolir dari bantuan asing, terutama pasca-upaya penyerangan Hamas ke kantor Presiden Mahmud Abbas di Gaza.

Musuh Bersama

Keputusan Israel menyerang Gaza sebagai sikap politik untuk menumpas habis jantung kekuatan Hamas. Saat ini, Hamas merupakan musuh bersama, karena mereka sebagai faksi politik terbesar, yang diduga kuat akan memenangi pemilu yang akan berlangsung pada bulan depan. Sebab itu, serangan Israel diduga kuat sebagai paket untuk melumpuhkan kekuatan Hamas menjelang pemilu yang akan menentukan arah politik Israel-Palestina pada tahun-tahun mendatang.

Tentu, pihak Israel berharap agar Hamas tidak meraih dukungan yang signifikan dari rakyat Palestina pada pemilu mendatang. Caranya adalah menangkap tokoh-tokoh kunci Hamas, dan menciptakan psikologi terancam bagi kekuatan mereka di Gaza. Dengan demikiran, pihak Fatah yang merupakan sahabat karib Israel dan AS dengan mudah dapat memenangkan pemilu.

Meskipun demikian, Mahmud Mubarak, analis Harian al-Hayat, meragukan bahwa misi Israel kali ini berhasil, khususnya untuk meredam dan membendung kekuatan Hamas yang telah mengakar di Gaza. Alih-alih membabat habis kekuatan mereka, tapi justru Hamas akan semakin populer. Sebagai kelompok yang terdzalimi, justru akan memberikan dampak positif. Sejak dulu, dukungan terhadap Hamas bukan menyusut, tapi justru bertambah. Karena Hamas merupakan pihak yang mempunyai sikap tegas terhadap Israel.

Di samping itu, dukungan dari masyarakat Arab terhadap Hamas makin meluas. Pemerintah dunia Arab makin terdesak antara mendukung pihak Israel atau mendukung Hamas yang merupakan korban dari penyerangan brutal itu. Tidak bisa dielakkan, bahwa para pemimpin dunia Arab akan tertekan, dan mau tidak mau harus memberikan dukungan terhadap Hamas.

Dengan demikian, di satu sisi Hamas merupakan musuh bersama AS, Israel dan faksi Fatah di Palestina, tetapi tidak bisa dimungkiri, Hamas mendapat dukungan luas dari masyarakat Arab dan masyarakat Muslim lainnya di seantero dunia. Bahkan, saat ini muncul inisiatif agar pemerintah Israel yang telah melancarkan serangan diadukan ke pengadilan internasional, sebagaimana Saddam Husein telah mendapatkan sanksi. Apa bedanya antara pemerintah Israel dan Saddam Husein, yang sama-sama membunuh warga sipil?

Palestina

Terlepas dari itu semua, satu hal yang tak terpikirkan, baik oleh Israel dan Hamas adalah soal masa depan Palestina. Sikap antagonistik dan oposisional, Israel-Hamas, pada akhirnya akan menyulitkan Palestina. Di satu sisi, Israel menolak eksistensi Hamas, dan sebaliknya, di sisi lain Hamas menolak keberadaan Israel.

Sikap kaku semacam ini sudah terbukti gagal. Sudah beberapa tahun ini, tidak ada solusi yang adil bagi keduabelah pihak. Belum lagi intervensi dari pihak luar semakin memperumit hubungan Israel-Hamas. Sejumlah perundingan hanya berhenti di atas meja, karena Hamas sebagai kekuatan penting di Palestina kerapkali diabaikan dalam upaya pengambilan keputusan.

Terlebih harus diakui, konflik internal antara Hamas dan Fatah. Gagalnya perundingan yang dimediasi Liga Arab di Mesir baru-baru ini menggambarkan, bahwa ketidakmampuan Hamas dan Fatah untuk membicarakan perihal masa depan Palestina. Jika di antara mereka tidak mampu mencari titik-temu untuk kepentingan Palestina, bagaimana dengan pihak internasional. Sebab itu, masalah Palestina pertama-tama sangat tergantung sejauhmana kedua faksi tersebut mampu mencapai kemufakatan tentang peta baru politik Palestina, terutama dalam kaitannya dengan Israel.

Di masa lalu, Hamas yang dikenal sebagai faksi keras dan menggunakan jihad (perang) sebagai salah satu ideologi politiknya, sebenarnya mempunyai wajah lain yang relatif moderat. Menurut Shaul Mishal dan Avraham Sela dalam The Palestinian Hamas, Hamas sebenarnya mempunyai pengalaman koeksistensi di tengah konflik, yaitu saat Hamas mau berdamai dengan PLO yang dipimpin mendiang Yasser Arafat. Mereka mempunya doktrin, larangan berperang di antara sesama warga Palestina (hurmat al-qital al-dakhily).

Artinya, pilihan politik tidak selamanya harus melalui jalur perlawanan perang, tetapi juga bisa melalui jalur negosiasi dan diplomasi. Sikap pemerintah Mesir dan Turki terhadap Israel merupakan contoh terbaik, bahwa politik adalah diplomasi, bukan agresi. Faktanya, pilihan hitam-putih di dalam politik cenderung menuai kegagalan daripada kesuksesan.

Terlepas dari itu semua, kepentingan Palestina harus diletakkan di atas segala-galanya. Termasuk bagi Israel yang sedang melancarkan serangan, bahwa apa yang mereka lakukan saat ini, pada hakikatnya hanya menyusahkan warga sipil dan menambah penderitaan bagi Palestina. Serangan mereka kali ini hanya membangkitkan benih-benih radikalisme di Timur-Tengah dan dunia pada umunya.

Dalam kampanyenya, Presiden Amerika Serikat terpilih, Barack Obama, berjanji akan mengunjungi negara Muslim untuk menyampaikan visinya.

Setelah terpilih, dia menegaskan kembali tentang pentingnya hubungan AS dengan negara-negara Muslim. Ada sejumlah negara Muslim yang akan menjadi tujuan kunjungannya pertama, yaitu Mesir, Turki, Qatar, dan Indonesia. Kunjungan itu amat penting, terutama dalam rangka mendengarkan langsung visi pemerintahan Obama terhadap dunia Islam.

Sejauh ini sikap yang mengemuka dari dunia Islam terhadap Obama terbelah dua. Pertama, sikap optimis. Dalam banyak kesempatan, dunia Islam secara umum menyambut terpilihnya Obama sebagai langkah maju bagi demokrasi dan kebijakan politik di Timur Tengah.

Hashem Soleh (2008) menyatakan, Obama merupakan harapan bagi semua pihak untuk tegaknya demokrasi di Timur Tengah. Pada prinsipnya, Obama akan mengubah desain demokrasi secara umum. Demokrasi secara nyata dan substantif telah memberikan kemungkinan tentang perubahan.

Darah Muslim

Obama yang mempunyai pertalian darah Muslim dengan bapaknya sudah tidak diragukan oleh sebagian pihak akan mengeluarkan kebijakan yang lebih positif terhadap Timur Tengah. Karena itu, pimpinan Hamas menyambut positif terpilihnya Obama yang akan membawa pembaruan dalam peta politik di Timur Tengah.

Kedua, sikap pesimis. Yang paling menonjol menyatakan sikap pesimis tentu adalah Iran, utamanya Ahmadinajed. Hubungan AS-Iran yang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap AS. Obama, menurut Ahmadinajed, tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam politik Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya, khususnya Iran.

Meskipun Obama dalam kampanye dan debat politik melawan John McCain tetap pada sikapnya untuk bernegosiasi dengan Iran, Ahmadinajed sudah kehilangan kepercayaan terhadap AS.

Kecurigaan terhadap politik luar negeri AS bukan hal yang tidak beralasan. Sebab, AS sudah terbukti menggunakan ”tangan besi” untuk melakukan perang terhadap pihak mana pun yang dianggap mengancam dan mengganggu kepentingan politiknya. Perang hampir menjadi bagian terpenting dalam bentangan politik luar negeri AS.

Menyikapi kedua pandangan tersebut, sebenarnya ada hal yang menarik diketahui publik. Pandangan Obama terhadap dunia Islam sebenarnya bisa dimulai dari pengalaman dan pandangannya tentang Indonesia. Ia mempunyai catatan kritis yang akan membentuk pandangannya terhadap dunia Islam.

Dalam buku The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming The American Dream, Obama memberi catatan betapa citra AS di dunia Islam, khususnya di Indonesia, yang menurut dia makin terpuruk.
Setidaknya dalam sebuah survei yang dirilis pada tahun 2003, publik menganggap Osama bin Laden lebih baik dibandingkan dengan George W Bush.

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara Muslim lainnya, menurut Obama, di Tanah Air telah terjadi pergeseran yang bersifat signifikan, yaitu perihal pertumbuhan Islam yang militan dan fundamentalis. Obama menambahkan, partai-partai Islam membuat salah satu blok politik terbesar, dengan agenda penegakan Syariat Islam.
Intervensi Timur Tengah, khususnya pemimpin Wahabi, telah mengucurkan dana untuk membangun sekolah dan masjid yang mulai bermunculan di pedesaan.

Sikap yang disampaikan secara eksplisit oleh Obama merupakan penggambaran yang lebih luas tentang dunia Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dapat dijadikan sebagai contoh terbaik untuk melihat realitas dunia Islam secara lebih luas.

Meski demikian, Obama juga berupaya jujur melihat fenomena tersebut. Menguatnya radikalisme bukanlah sesuatu yang taken for granted, tetapi juga bisa dibaca sebagai dampak dari kebijakan politik luar negeri AS yang tidak tepat.
Sejak Perang Dingin, AS telah membuat kesalahan yang dampaknya mulai terasa sekarang. Dukungannya terhadap Taliban pada Perang Dingin saat melawan Uni Soviet telah memukul balik AS sendiri. Taliban merupakan ”anak haram” AS karena mereka awalnya mendapatkan latihan dan dukungan persenjataan dari AS.

Selain itu, kebijakan perang melawan Irak merupakan kesalahan lain yang memperpanjang imaji buruk AS di mata dunia pada umumnya, dan dunia Islam secara khusus. Kebijakan tersebut telah menjadikan kelompok militan terkonsolidasi dan mempunyai alasan kuat untuk melakukan aksinya. Tidak menutup kemungkinan, benih-benih terorisme justru bermunculan akibat kebijakan politik yang salah itu.

Obama menulis, ”Kadang-kadang, kebijakan luar negeri AS telah berpandangan jauh, sekaligus bermanfaat bagi kepentingan nasional, cita-cita, dan kepentingan bangsa lain. Di saat lain, kebijakan-kebijakan tersebut telah salah jalan, didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru, sehingga mengabaikan aspirasi orang lain, melemahkan kredibilitas dan menciptakan dunia yang lebih berbahaya.”

Tentu saja, pandangannya yang jujur dan jernih ini akan memberikan nuansa yang lebih positif bagi kebijakan luar negeri AS pada masa mendatang. Obama berupaya melihat persoalan yang terjadi di dunia Islam bukan dari ”fakta” yang tampak di permukaan, melainkan justru dari sesuatu yang menjadi dasar dan sebab munculnya fakta itu.

Pandangan obyektif tersebut akan memberikan dampak yang amat luar biasa karena bagaimanapun keterlibatan AS dalam menciptakan demokrasi di dunia Islam sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, kebijakan politik yang mengedepankan diplomasi, negosiasi, dan persuasi akan memberikan kesan bahwa AS mempunyai ketulusan dan kejujuran dalam membangun demokrasi.

Israel-Palestina

Satu hal yang sedang ditunggu oleh dunia Islam adalah kebijakan Obama soal konflik Israel-Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir sudah muncul tanda-tanda baik perihal penyelesaian konflik akut tersebut dengan cara mengakui kemerdekaan Palestina dan Israel. Satu bangsa dengan dua negara. Dalam konflik Israel-Palestina, kerumitan yang sulit dipecahkan adalah perihal konflik internal antara faksi Fatah dan faksi Hamas. Pada 9 Januari nanti pemerintahan Mahmud Abbas berakhir, sementara hingga kini belum dilangsungkan pemilu. Kedua faksi bersikukuh pada sikapnya masing-masing perihal pelaksanaan pemilu.

Meskipun demikian, posisi AS dalam soal Israel-Palestina amat menentukan. Sebab, Israel tidak bisa bertindak apa-apa tanpa dukungan AS. Di sinilah sikap Obama ditunggu dengan harap cemas oleh dunia Islam.

Pada akhirnya, relasi AS dengan dunia Islam harus bersifat mutualistik. Di satu sisi AS harus mampu memahami akar-akar masalah yang menyebabkan munculnya konflik, terorisme, dan krisis demokrasi di dunia Islam, tetapi di sisi lain dunia Islam juga mesti mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan perdamaian, toleransi, dan demokrasi. Masalah utamanya, yaitu kurangnya komitmen membangun kultur kebangsaan yang mengakui perbedaan dan keragaman. Kebinekaan kerap kali dibunuh atas nama agama dan penyeragaman.

Kedua sosok tersebut merupakan bukti lahirnya sebuah peradaban baru dalam konteks global. Obama, sebagaimana disampaikan dalam setiap kampanyenya, akan melakukan diskoneksi dengan “masa lalu” atas kebijakan politik George W. Bush yang identik dengan perang dan dehumanisasi global. Obama juga berjanji akan mengedepankan negosiasi dan keadilan global.

Tentu, komitmen Obama disambut positif oleh dunia internasional, karena AS yang merupakan faktor penting dalam politik global akan memainkan diplomasi yang dibangun di atas diplomasi yang relatif berhaluan halus. AS akan menempuh jalur diplomasi kepada “musuh-musuh bebuyutannya”. Dalam pidato kemenangannya di Chicago, ia menyatakan, “kepada mereka yang mendorong dan membangun perdamaian dunia, maka kami akan bersama mereka”. Penarikan pasukan AS dari Irak juga dianggap sebagai langkah untuk mengakhiri “ideologi perang” dalam politik global.

Adapun Raja Abdullah telah melakukan langkah-langkah spektakuler untuk perdamaian dunia. Setelah kunjungannya ke Vatikan beberapa bulan yang lalu, ia juga menggelar forum dialog antar-agama di Arab Saudi. Inisiatifnya untuk menggelar konferensi antar-agama di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York juga dinilai banyak pihak sebagai langkah yang berani, positif dan berdampak luas.

Istimewanya, langkah yang diambil Raja Abdullah bukan semata-mata langkah simbolik, melainkan sebuah langkah yang penuh makna. Sebab pesan yang disampaikan menyemangati hakikat pluralitas dan kesejatian yang harus dilakukan oleh setiap umat agama. Ia menyatakan, “Agama-agama bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan. Karenanya, tidak tepat jika agama-agama dijadikan sebagai potensi untuk kesengsaraan. Masalahnya adalah, perbedaan kerapkali dipupuk oleh setiap pemeluk agama yang menyebabkan lahirnya fanatisme. Terorisme dan kekerasan adalah musuh setiap agama dan peradaban manusia. Maka dari itu, setiap umat harus belajar dari masa lalu yang gelap dan mencari titik-temu perihal etika dan nilai-nilai luhur.”

Yang menjadi kata kunci pidato tersebut adalah pengakuan terhadap keragaman agama dan misi utama yang dibawa oleh setiap agama. Adapun kekerasan dengan pelbagai alasan dan motifnya sama sekali tidak dibenarkan.

Di sinilah pesan tersebut mempunyai kekuatan tersendiri. Langkah ini tidak pelak merupakan langkah tepat dan cepat. Karena jika raja dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi mempunyai inisiatif konstruktif seperti itu, maka ulama setidaknya di Arab Saudi yang selama ini dikenal eksklusif, akan dengan sendirinya inklusif. Sebab itu pula, banyak pihak yang memuji langkah tersebut, karena dunia sedang menunggu oase dari dunia Islam perihal komitmen perdamaian dan toleransi.

Menurut Tony Blair dalam artikelnya di International Herald Tribune, langkah tersebut harus diapresiasi secara positif, dan akan mengubah pemandangan konfrontasi dan ketidakpercayaan (confrontation and distrust) menuju perdamaian yang menjamin hidup saling berdampingan (peaceful co-existence).

Fakta yang tidak bisa dimungkiri, bahwa saat ini ada sekitar 30 juga warga muslim yang hidup di negara-negara Barat, baik di AS maupun Eropa. Mereka mulanya imigran, tetapi anak-cucu mereka sudah menjadi bagian dari “Kebudayaan Barat”. Setidaknya, mereka sudah berbahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya. Meskipun demikian, sebagai muslim, mereka mempunyai keyakinan dan tradisi yang berbeda seratus persen dengan keyakinan sebagian besar orang-orang Barat. Mereka dihadapkan pada realitas yang berbeda dan karenanya mereka terlihat gamang dalam merespon kenyataan-kenyataan kontemporer, baik pada ranah sosial-politik maupun sosial-keagamaan (Jytte Klausen: 2005).

Menurut Blair, ada dua perspektif yang mengemuka dari kalangan muslim perihal sikapnya terhadap Barat. Pertama, mereka yang menganggap Barat adalah musuh Islam. Sejak dahulu, Barat tidak mempunyai tujuan lain kecuali “memusuhi Islam”, karenanya tidak ada rekonsiliasi.

Kedua, mereka yang menganggap antara Islam dan Barat bisa dipertemukan. Meskipun Islam berbeda dan tidak mungkin direplikasi menjadi “seperti Barat”, tetapi antara keduanya bisa didialogkan. Setidaknya diperlukan kehendak untuk mengetahui dan saling belajar antara kedua peradaban tersebut.

Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz menemukan momentumnya. Sebab kehendak untuk bergandengan tangan, saling menginspirasi dan belajar dari masa lalu telah tumbuh. Jika selama ini inisiatif dialog kerapkali diprakarsai oleh negara-negara Barat, namun pelan-pelan tapi pasti, dunia Islam telah menabuh genderang peradaban baru, yaitu peradaban dialog.

Meskipun harus diakui, peradaban tersebut bukanlah hal yang baru bagi kalangan muslim. Sebab dialog antara kalangan muslim dengan non-muslim telah tumbuh sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Syaikh Muhammad Abduh, misalnya, melakukan dialog yang dengan Farah Anthun, intelektual dari kalangan Kristen di Mesir. Dialog tersebut menginspirasikan sebuah model relasi antar-agama, karena dialog yang dibangun dalam rangka “konstruksi”, bukan dalam rangka “destruksi”.

Dengan demikian, kehadiran Presiden Obama dan Raja Abdullah dalam pentas politik global akan semakin mengukuhkan, bahwa abad ini merupakan abad dialog dan toleransi. Pada tahun-tahun yang lalu betapa dunia ini dihiasi dengan kekerasan, karena pemimpinnya menginspirasikan lahirnya kekerasan. Tapi, saat ini dunia sedang dipimpin oleh mereka yang meyakini dialog dan toleransi sebagai jalan menuju peradaban manusia yang luhur.

“Jika demokrasi menjadikan kediktatoran sebagai musuh bebuyutan, maka lawan dari moderasi adalah intoleransi dan ekstremisme. Karena itu, jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat yang plural, yaitu rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan toleransi untuk menggempur kediktatoran dan ekstremisme.”[1]

Itulah wasiat terakhir yang disampaikan oleh mendiang Benazir Bhutto. Ia juga menyebutkan sejumlah cendekiawan muslim yang dianggap telah memberikan sumbangsih bagi rekonsiliasi demokrasi dan moderasi, diantaranya KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Di samping beberapa pemikiran Muslim lainnya, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Khalid Masud (Pakistan) Muhammad Arkoun (Aljazair), dan Wahiduddin Khan (India).[2]

Demokrasi dan moderasi atau demokrasi dan toleransi ibarat dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling menyempurnakan. Bila salah satu di antara keduanya hilang, maka lenyap pula kekuatan yang lainnya. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik. Sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan psedo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan menimbulkan konflik-konflik komunal. Sebab itu, demokrasi dan toleransi harus berkait kelindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil.

Menurut Rainer Forst ada dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi otoritas perizinan yang dilakukan oleh negara (permission conception) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (respect conception).[3] Dalam hal ini, Forst lebih memilih agar toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Memang, sejauh ini toleransi diandaikan oleh banyak pihak sebagai durian yang jatuh dari langit. Kekuasaan dianggap sebagai faktor determinan dalam membangun toleransi. Jika negara sudah membuat peraturan yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan bagi sesama warga negara, semuanya dianggap taken for granted. Negara dianggap sebagai satu-satunya institusi yang bisa menyulap intoleransi menjadi toleransi.

Lain anggapan, lain pula realitasnya. Sebab belajar dari pengalaman, betapa bagusnya kebijakan publik yang dibuat oleh negara kerapkali sulit diterjemahkan dalam realitas. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa toleransi sulit ditransformasikan dalam realitas keragaman yang ada dalam sebuah negara. Di antaranya, negara sendiri terdiri dari pelbagai entitas yang mempunyai mindset kurang lebih cenderung kepada intoleransi, daripada toleransi. Apalagi, entitas tersebut hanya memahami demokrasi secara prosedural, yaitu hegemoni mayoritas atas minoritas atau sebaliknya, ketundukan minoritas atas mayoritas.

Sementara itu, negara tidak mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dalam rangka menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Akibatnya, kelompok minoritas senantiasa berada di bawah ancaman kelompok yang mengklaim sebagai kelompok mayoritas. Lalu, pertanyaannya dari mana kita mesti memulai untuk membangun toleransi?

Dua Modal

Richard H. Dees (1999) memberikan resep yang sejauh ini merupakan cara terbaik untuk mengukuhkan toleransi, khususnya dalam masyarakat plural. Yaitu toleransi sebagai nilai dan kebajikan.[4] Menurut dia, masalah utama toleransi selama ini, karena toleransi dipahami sebagai modus vivendi, yaitu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih. Toleransi pada level ini mempunyai kelemahan yang bisa bertentangan dengan spirit toleransi, karena rentan terjerambab dalam kepentingan kelompok tertentu, terutama bilamana pihak mayoritas menjadikan otoritasnya untuk menentukan arah dan acuan dari kesepakatan toleransi. Toleransi pada model ini bisa menjadi jalan tol bagi munculnya tindakan intoleran, karena toleransi yang dibangun hanya di permukaan saja, yang biasa dikenal dengan toleransi politis.

Di Perancis, pada abad ke-16, Henri IV mengeluarkan sebuah dekrit tentang toleransi, yang diantara butir-butirnya berisi tentang upaya mengakhiri konflik yang berbasis agama antara umat Katolik dan Protestan. Dekrit tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Kalangan Protestan mendapatkan kebebasan untuk beribadah dan mendapatkan otonomi khusus di daerah bagian selatan dan barat, yang didominasi oleh kalangan Protestan.

Hanya saja, dalam realitasnya kesepakatan tersebut tidak benar-benar diimplementasikan oleh kedua belah pihak. Huguenot, komunitas Protestan di Perancis, kerapkali dicurigai oleh orang-orang Katolik. Intinya, kedua belah pihak tidak mampu menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, khususnya pada tahun 1593 setelah Henri IV melakukan konversi ke Katolik, yang menyebabkan makin kuatnya dominasi kelompok Katolik.

Kedua komunitas tersebut sebenarnya mempunyai cita-cita yang luhur untuk membangun kedamaian, dan pemerintahan Henri IV berada di garda terdepan untuk mewujudkan toleransi menjadi kenyataan. Masing-masing kelompok mendapatkan jaminan kebebasan untuk melaksanakan pandangan keagamaannya. Bahkan kedua kelompok tersebut bersama-sama menyepakati traktat perdamaian dan toleransi.

Masalahnya muncul ketika Henri IV tewas pada tahun 1610 di tangan penganut fanatik Katolik. Kematian Henri menjadi awal dari bencana intoleransi. Sebab kedua kelompok tersebut kehilangan kepercayaan untuk mengawal kesepakatan toleransi yang telah berlangsung puluhan tahun. Sementara, benih-benih intoleransi mulai tumbuh di antara masing-masing kelompok dengan mengobarkan api pertikaian bersamaan dengan meninggalnya Henri IV, tokoh yang mengawal toleransi dan perdamaian. Sementara kalangan Protestan juga terpancing untuk melakukan perlawanan terhadap kalangan Katolik.

Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman toleransi dan intoleransi di atas, bahwa toleransi sebagai modus vivensi sangat ditentukan oleh kekuatan politis yang berbasis ketokohan. Dan yang terpenting, masing-masing kelompok tidak memahami betul perihal pentingnya toleransi, baik di saat ada persetujuan hitam di atas putih maupun tidak ada.

Di Arab, tepatnya di Madinah, persetujuan serupa juga pernah dideklarasikan yang biasa disebut dengan mitsaq al-madinah (Piagam Madinah). Di atas kertas, piagam tersebut mampu membangun toleransi yang berbasis kesepakatan di antara kelompok agama-agama, khususnya Islam dan Yahudi. Namun dalam perjalanan sejarah, persetujuan tersebut mudah dilanggar karena belum menguatnya pemahaman tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat plural. Mereka hanya mau bertoleransi di atas kertas, tapi sulit untuk menerjemahkannya dalam realitas politik yang plural. Lalu, sebenarnya apa masalah utamanya?

Dees mengajukan proposal rekonstruktif perihal pentingnya mengukuhkan toleransi di tengah ancaman intoleransi, yaitu meneguhkan toleransi sebagai kebajikan (toleration as a virtue). Di samping toleransi sebagai hak setiap individu (tolerance as good in its own right).[5]

Menurut dia, toleransi pada tingkatan sebagai kebajikan dan hak setiap individu menempati maqam tertinggi, karena toleransi bisa menembus dua ruang sekaligus, yaitu ruang politik dan ruang masyarakat sipil. Ada dan tidak adanya modus vivendi, toleransi merupakan nilai yang niscaya dalam masyarakat plural. Di satu sisi, toleransi harus menjadi kesadaran kolektif yang didukung oleh etika masing-masing kelompok agama dan kepercayaan, tetapi juga harus disadari bahwa hak setiap individu untuk hidup berdampingan secara damai dan menjunjung tinggi kebebasan berkelompok.

Dalam hal ini, jalan menuju toleransi merupakan proses yang tidak mudah. Kesepakatan hitam di atas putih sudah terbukti tidak begitu kuat untuk membangun toleransi pada tataran praksis. Toleransi sebagai modus vivendi, bahkan bisa berakibat negatif, karena kelompok mayoritas dengan mudah menggunakan otoritasnya untuk melanggar kesepakatan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.

Di sini, Dees membandingkan antara pengalaman Perancis Pra-Revolusi Perancis dengan pengalaman Inggris. Menurut dia, toleransi dalam bentuk modus vivendi di Inggris, khususnya setelah munculnya traktat toleransi pada tahun 1689 lebih kukuh dibandingkan di Perancis, karena toleransi yang dipraktikkan di Inggris mampu menerjemahkan nilai-nilai yang paling mendasar dalam toleransi (deeper toleration). Dengan kata lain, toleransi di Inggris sudah mampu menjadikan toleransi sebagai kebajikan dan hak setiap individu.

Setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan untuk membangun toleransi: Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif (conversation). Di Inggris, semua kelompok didorong untuk menggali nilai-nilai toleransi sebagai kebajikan. Masing-masing kelompok, terutama kelompok minoritas diperlakukan secara adil dan setara, baik dalam ranah politik, ekonomi maupun agama. Mereka dilindungi oleh negara melalui sistem demokrasi. Mereka juga bebas melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, mereka dapat melakukan peribadatan secara bebas dan otonom. Di samping itu, kelompok mayoritas tidak melakukan penetrasi politik terhadap kelompok minoritas.

Kata kuncinya adalah kelompok minoritas mendapatkan hak otonom dalam pelbagai bidang kehidupan sebagai jaminan untuk melakukan interaksi dan pergaulan yang bersifat lintas batas kelompok dan golongan. Tidak seperti pengalaman Perancis pada abad 16 dan 17, yang mana kelompok minoritas tidak mempunyai hak otonom. Di samping kelompok mayoritas kerapkali menggunakan dalih politis untuk menyerang kelompok minoritas.

Kedua, membangun saling percaya diri di antara pelbagai kelompok dan aliran (mutual trust). Di Inggris, cara terbaik untuk membangun toleransi, yaitu menumbuhkan semangat kesatuan yang dibangun di atas pilar kebangsaan. Di saat muncul polarisasi antara kelompok yang mendukung nasionalisme Inggris dan kelompok anti-katolisisme, maka sebagian besar memilih nasionalisme sebagai alternatif yang terbaik. Alasannya, karena nasionalisme merupakan paham yang bisa membangun rasa saling percaya diri. Konsekuensinya, mereka menolak mentah-mentah pelbagai bentuk gerakan dan tindakan yang bernuansa intoleransi. Sebab kepercayaan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain tidak akan tumbuh jika intoleransi menjadi kesadaran kolektif sebuah kelompok.

Sebab itu, salah satu caranya adalah menumbuhkan keinginan untuk berbagi nilai tentang toleransi dan mengubur pelbagai kebencian dan kecurigaan, terutama yang berbasis paham keagamaan. Di sini, semangat kebangsaan dapat membangun saling percaya diri, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Apapun aliran dan golongannya, mereka berada dalam satu payung bangsa yang sama.

Menurut Dees, dalam kaitannya dengan membangun saling percaya diri, ada anggapan bahwa toleransi dulu, lalu membangun saling percaya diri. Nalar seperti ini tidak bisa diterima. Belajar dari pelbagai pengalaman toleransi, khususnya di Inggris, yang harus dibangun adalah saling percaya diri, bahwa mereka akan diperlakukan sama di depan hukum, tidak ada satupun kelompok yang diintimidasi. Maka, logikanya adalah membangun saling percaya terlebih dahulu, baru akan terbit toleransi. Bukan toleransi, lalu saling percaya.

Jadi, Interaksi sosial melalui pergaulan dan percakapan yang intensif, disertai dengan upaya membangun saling percaya diri merupakan dua hal yang harus dipenuhi untuk mengukuhkan pemahaman toleransi sebagai kebajikan.

Kegagalan Perancis dan Keberhasilan Inggris di masa lalu menginspirasikan bahwa membangun toleransi bukan hanya kuasa negara, tetapi juga kuasa nilai yang diberlakukan dalam sebuah masyarakat. Toleransi bukanlah proses yang langsung jadi, melainkan kehadiran nilai yang mengakar kuat di tengah masyarakat, khususnya melalui perjumpaan dan dialog untuk membangun percaya diri.

Di Palestina, toleransi antar-agama khususnya Islam-Kristen berjalan dengan sangat baik. Buktinya, kalangan Kristen bisa hidup berdampingan dengan kalangan Muslim. Di jalur Gaza, yang selama ini terlibat konflik sengit dengan Israel, terdapat sekitar 3000 umat Kristiani. Mereka juga menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya, sebagaimana kalangan Muslim. Setidaknya, ada tiga gereja di jalur Gaza, yaitu Perofesius, Gereja Latin dan Gereja Injil.[6]

Di Jerussalem, umat Islam, Kristiani dan Yahudi bisa hidup berdampingan, bahkan diantara mereka melakukan kawin-mawin. Mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab.

Sebagaimana di Inggris, keberhasilan toleransi antar-agama di Palestina dan Jerussalem dikarenakan kehendak dari pelbagai kalangan untuk membangun visi kebangsaan yang dapat melindungi seluruh kelompok. Mereka aktif melakukan komunikasi dan membangun saling rasa percaya. Kendatipun situasi di perbatasan berkecamuk, tetapi hal itu tidak memupuskan mereka untuk membangun toleransi.

Hal serupa sebenarnya terjadi di Irak, Suriah, Mesir, Maroko, Libanon dan beberapa negara Arab lainnya. Mereka mempunyai pengalaman toleransi yang menarik untuk dijadikan contoh, karena mereka telah mampu memahami toleransi sebagai kebajikan yang harus diutamakan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa.

Dengan demikian, membangun toleransi sangat terkait dengan sejauhmana publik memahami perihal toleransi sebagai kebajikan yang dibangun di atas keinginan untuk hidup berdampingan secara damai.

Strata Toleransi

Beberapa penjelasan di atas, dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melihat sejauh mana strata toleransi dipraktekkan dalam sebuah masyarakat. Sejauh ini ada tiga model toleransi: Pertama, masyarakat yang masuk dalam katagori tanpa-toleransi (zero-tolerance). Masyarakat yang masuk dalam katagori ini pada umumnya belum mampu menjadikan toleransi sebagai kebajian, sebagaimana di Inggris dan tidak pula mempunyai kesepakatan yang mampu menyadarkan mereka tentang pentingnya toleransi, sebagaimana di Perancis. Toleransi sebagai a virtue dan modus vivendi sama sekali tidak muncul ke permukaan. Contoh yang paling nyata adalah Sudan dan Rwanda. Kedua negara ini senantiasa berada dalam ancaman intoleransi, karena tidak mempunyai modal toleransi, baik secara kultural maupun struktural.

Kedua, masyarakat yang masuk dalam katagori toleransi relatif (relative tolerance). Pada umumnya, negara-negara modern sudah masuk dalam katagori ini, karena mereka mempunyai kesepakatan atau kebijakan publik yang secara eksplisit menjadikan toleransi sebagai bagian terpenting dalam paket domokratisasi. Tugas membangun toleransi bersifat top down. Dipaksakan dari atas ke bawah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, katagori ini bisa dikatakan relatif baik, tetapi juga mempunyai kelemahan, karena tidak bisa bersifat permanen. Segala sesuatunya tergantung kepentingan politik dan karakter penguasa. Dalam sejarahnya, toleransi yang dibangun diatas kesepakatan politik tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan pertikaian.

Ketiga, masyarakat yang masuk dalam katagori toleransi aktif (active tolerance). Katagori ini, harus diakui merupakan katagori terbaik dan paling ideal, karena toleransi telah menjadi nalar dan tingkah laku setiap individu. Masing-masing kelompok memahami dengan sangat baik, bahwa toleransi merupakan kebajikan dan hak setiap individu. Nalar mayoritas-minoritas dikubur hidup-hidup dan digantikan dengan paradigma kesetaraan. Di samping itu, toleransi sebagai kebajikan juga diperkuat oleh kebijakan publik yang secara nyata mendorong dan membumikan toleransi. Negara-negara yang menerapkan multikulturalisme sebagai kebijakan publik, pada umumnya merupakan contoh paling baik.

Dalam konteks keindonesiaan, tentu saja masalahnya tidak kalah rumit, karena potensi untuk menjadi zero-tolerance dan active tolerance sama-sama ada. Sejauh ini, negara kita bisa dikatakan sebagai relative tolerance, karena mempunyai kebijakan publik yang mewadahi kerukunan dan toleransi.

Namun masalahnya, kekerasan dan ancaman terhadap kelompok minoritas masih menjadi fakta yang setiap saat muncul ke permukaan. Bila fakta ini tidak disikapi dengan serius, maka akan menjadi api yang dapat membakar tungku intoleransi, yang pada akhirnya akan menghilangkan panorama toleransi yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam perjalanan bangsa.

Sebaliknya, jika toleransi dapat dipahami oleh publik sebagai kebajikan melalui interaksi sosial dan sikap saling percaya di antara pelbagai kelompok, maka harapan untuk membangun toleransi yang aktif bukanlah hal yang mustahil. Di sini, upaya menjadikan toleransi sebagai habitus baru dalam berbangsa dan bernegara merupakan sebuah keniscayaan.

Maka dari itu, Abdul Husein Sya’ban menegaskan bahwa menggali khazanah toleransi merupakan sebuah keniscayaan agar kebajikan dan kearifan menjadi panglima di tengah dunia yang sedang dirundung kekerasan yang mengglobal.[7] Belajar dari masa lalu dan memperkaya nilai-nilai toleransi merupakan tugas yang mesti diemban oleh setiap individu.